Kecepatan Warp: Menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja

Sebuah badan hukum yang penting dan berpengaruh mulai terbentuk.

 
Pemerintah Indonesia telah menandatangani 49 peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang masif dan kompleks. Capaian ini berarti pemerintah berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target ambisius yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Langkah-langkah penerapan dalam sistem Indonesia merupakan inti dari undang-undang baru, dan seringkali dapat menjadi rumit dan / atau tertunda. Dalam hal ini kemajuan tampak bergerak sangat cepat.

Presiden Joko Widodo menjadikan UU Cipta Kerja sebagai komponen utama masa jabatan kedua dan terakhirnya sebagai alat untuk memangkas birokrasi dan mendorong investasi. Ia tetap teguh dengan undang-undang tersebut meskipun terus dikritik bahwa hal itu akan mempengaruhi hak-hak pekerja.

Mengingat luas, ruang lingkup, dan jangkauan dari undang-undang ini, bersama dengan kecepatan penerapannya, tidak diragukan lagi bahwa dampaknya akan menjadi aspek utama dari warisan kepemimpinannya.

Dari pengalaman pribadi saat bekerja dengan sejumlah [lembaga] pemerintah Indonesia dan Australia, sangat jelas bahwa penyusunan dan pengesahan seluruh peraturan ini segera setelah undang-undang itu disahkan adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan untuk membuat satu peraturan pelaksana seperti itu melewati banyak sekali proses konsultasi bersama dengan negosiasi komite antar departemen, diikuti dengan memastikan kepatuhan dan keserasian produk hukum terhadap peraturan dan undang-undang lain bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki lebih dari 1,100 halaman. Pengesahannya mengubah sekitar 80 undang-undang lain yang terpengaruh. Setiap Undang-Undang yang diubah memerlukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk memberlakukan perubahan ini.

Sesuai dengan amanatnya, Pemerintah telah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Banyak dari peraturan ini juga menyertakan beberapa lampiran yang semakin melengkapi pelaksanaannya. Secara kolektif seluruh undang-undang yang telah disahkan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Peraturan dan semua lampirannya, berjumlah sekitar 17.000 halaman. Semua peraturan pelaksana beserta lampirannya ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, tepatnya dalam batas waktu 3 bulan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ruang lingkup dan Batasan Cakupan

Jangkauan perubahan yang dipengaruhi oleh undang-undang omnibus ini sangat luas. Ini mencakup perubahan perpajakan dan pendapatan, pengelolaan BUMN hingga BUMD, pengelolaan fungsi negara seperti pengelolaan sistem perizinan usaha berbasis risiko baru dan revisi rezim investasi, tata ruang serta pengupahan, kondisi dan reformasi pasar tenaga kerja lainnya.

Terdapat pula berbagai regulasi yang difokuskan pada reformasi sektoral di bidang transportasi, industri primer dan sekunder, kesehatan, pariwisata, telekomunikasi dan sektor pertambangan dan energi serta isu-isu strategis seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan.

Salah satu sektor, yang secara efektif dikarantina dari reformasi Cipta Kerja, adalah sektor pendidikan. Draf awal UU Cipta Kerja memang memasukkan deregulasi bidang pendidikan termasuk pelimpahan unsur kurikulum ke perguruan tinggi.

“Langkah tentatif menuju reformasi sistem pendidikan ini akhirnya ditolak.”

Oleh karena itu, Kementerian akan terus melakukan pengawasan terhadap materi kurikulum inti dan wajib yang meliputi Bahasa Indonesia, Agama, Kewarganegaraan dan Pancasila serta pengesahan program studi di tingkat perguruan tinggi.

Silakan temukan pada lampiran:

Daftar lengkap undang-undang yang diubah sebagai hasil dari pemberlakuan omnibus law

Daftar lengkap peraturan pelaksana

Pasal UU Cipta Kerja yang terkait pendidikan dan penjelasannya

Sumber dorongan untuk Cipta Kerja

Sumber pendorong utama yang mendasari gerakan untuk mendukung perkembangan undang-undang ini adalah kekecewaan umum, termasuk dari Presiden Jokowi sendiri, karena negara tampaknya mengalami batas pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen per tahun. Presiden Jokowi berharap pada masa jabatan pertamanya pertumbuhan akan bergerak menuju tujuh persen. Angka lima persen yang diraih diyakini masih jauh dibawah potensi yang ada untuk Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang dianggap menghambat pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat adalah kerumitan aturan dan prosedur administratif. Presiden juga diketahui merasa frustasi karena sangat sedikit investasi di bidang manufaktur yang masa kini sudah mulai dialihkan ke luar Tiongkok yang berhasil masuk ke Indonesia.

Faktor “kerumitan aturan” ini sering tercermin dalam temuan komparatif yang diidentifikasi setiap tahun melalui Kemudahan Berbisnis yang disusun Bank Dunia. Sebagaimana dicatat dalam laporan sebelumnya, meskipun Indonesia telah membuat beberapa kemajuan di bidang ini selama satu dekade terakhir, kemajuan terhenti pada 2018. Sementara itu negara-negara ekonomi utama lainnya di kawasan Asia Pasifik terus mengalami kemajuan pesat, sehingga menjadikan Indonesia lokasi yang bahkan kurang menarik untuk menjalankan bisnis. Memang di antara semua ukuran yang termaktub dalam indeks Kemudahan Berbisnis, Indonesia memiliki kinerja terburuk dalam masalah kemudahan mendirikan bisnis, hampir tidak berada di atas faktor terburuk kedua, yaitu kapasitas untuk menegakkan kontrak secara hukum.

Yang pertama dari sebuah seri

Mengingat pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kami memutuskan untuk menghasilkan serangkaian artikel yang menguraikan secara rinci implikasi bidang-bidang utama yang diminati oleh pemangku kepentingan AIC dari beberapa peraturan utama ini.

Isu-isu tersebut antara lain reformasi untuk membuat manajemen perizinan berbasis risiko serta peraturan investasi baru bersama dengan pengembangan Lembaga Manajemen Investasi Indonesia yang baru, yang sering disebut sebagai sovereign wealth fund. Kami yakin juga akan ada minat pada masalah sektoral seperti kereta api dan perkapalan, pertanian dan industri serta masalah kesehatan yang terkait dengan rumah sakit juga akan menjadi perhatian.

Jika Anda memiliki bidang minat khusus lainnya diantara berbagai reformasi yang sedang diberlakukan, silakan beri tahu kami.

Kevin Evans telah mempelajari Asia Tenggara secara umum, khususnya Indonesia, selama 35 tahun. Selama 25 tahun Ia telah tinggal di Indonesia, bekerja sebagai diplomat, pialang saham, akademisi dan aktivis LSM.

Ilustrasi omnibus-law, FOTO/IST

Picture of Kevin Evans

Indonesia Director
The Australia-Indonesia Centre

Sign up to our twice-weekly Media Update

Pasal 65 Undang Undang Cipta Kerja (UU 11 Tahun 2020)

Originally Paragraph 12 of the draft Job Creation Law referred to several matters governed by the portfolio of education and culture. The final Law now only makes residual references to the education subsection of that paragraph are as follows:

Pasal 65

Dalam Penjelasan Undang Undang Cipta Kerja penjelasan sebagai berikut:

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ketentuan ini pada dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha tidak berlaku pada sektor Pendidikan kecuali lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur tersendiri.

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan Pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan operasionalnya tidak dapat sama dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang dapat bersifat laba.

Ketentuan izin untuk satuan Pendidikan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-Undang tersebut tidak diatur dalam Undang- Undang ini dan oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi satuan Pendidikan tersebut termasuk satuan Pendidikan nonformal yang dikelola oleh masyarakat melakukan proses izin melalui sistem Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan pasal ini memberikan ruang bagi pengelola satuan Pendidikan secara suka rela untuk dapat menggunakan proses sistem Perizinan Berusaha antara lain untuk proses kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, dan standar

bangunan Gedung. Untuk pengelolaan satuan Pendidikan cukup dengan proses yang telah ada sehingga tidak dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagai contoh bahwa untuk pendirian pesantren telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur bahwa pendirian pesantren hanya dengan mendaftarkan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sehingga dengan demikian pendirian pesantren tidak berlaku kewajiban untuk menggunakan sistem Perizinan Berusaha dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Daftar lengkap peraturan pelaksanaan terkait UU Cipta Kerja di bawah:

Nomor Peraturan Pemerintah tentang
No. 5 / 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
No. 6 / 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
No. 7 / 2021 Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
No. 8 / 2021 Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
No. 8 / 2021 Lampiran 01 (Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan)
No. 8 / 2021 Lampiram 02 (Perubahan Pernyataan Pendirian PP)
No. 8 / 2021 Lampiran 03 (Format Isian Laporan Keuangan)
No. 8 / 2021 Lampiran 04 (Pernyataan Pembubaran Perseroan)
No. 9 / 2021 Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
No. 10 / 2021 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
No. 11 / 2021 Badan Usaha Milik Desa
No. 12 / 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
No. 12 / 2021 Lampiran
No. 13 / 2021 Penyelenggaraan Rumah Susun
No. 14 / 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
No. 14 / 2021 Lampiran
No. 15 / 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
No. 16 / 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
No. 16 / 2021 Lampiran 1A
No. 16 / 2021 Lampiran 1B
No. 16 / 2021 Lampiran 1C
No. 17 / 2021 Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
No. 18 / 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
No. 19 / 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
No. 20 / 2021 Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
No. 21 / 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang
No. 22 / 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
No. 22 / 2021 Lamp. 01: (Kawasan Lindung) Pasal 5
No. 22 / 2021 Lamp. 02: (Kerangka Acuan utk Amdal) Pasal 36
No. 22 / 2021 Lamp. 03: (Sanggup UKL-UPL) Pasal 56
No. 22 / 2021 Lamp. 04: (Syarat utk Tim Uji Kelayakan LH) Pasal 77
No. 22 / 2021 Lamp. 05: (Dokumentasi utk DELH/HELH) Pasal 88
No. 22 / 2021 Lamp. 06: (Baku Mutu Air Nasional) Pasal 113
No. 22 / 2021 Lamp. 07: (Baku Mutu Udara Ambien) Pasal 174
No. 22 / 2021 Lamp. 08: (Baku Mutu Air Laut) Pasal 229
No. 22 / 2021 Lamp. 09: (Bahan Berbahaya dan Beracun) Pasal 277
No. 22 / 2021 Lamp. 10: (Karakteristik beracun dan uji) Pasal 404
No. 22 / 2021 Lamp. 11: (Uji tanah TCLP) Pasal 403
No. 22 / 2021 Lamp. 12: (Baku karakteristik beracun)
No. 22 / 2021 Lamp. 13: (Identifikasi Zat Pencemar) Pasal 421
No. 22 / 2021 Lamp. 14: (Limbah Non B3 Terdaftar)
No. 22 / 2021 Lamp. 15: (Pelanggaran Pengendalian Pencemaran Air)
No. 23 / 2021 Penyelenggaraan Kehutanan
No. 24 / 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
No. 24 / 2021 Lampiran
No. 25 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 26 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian
No. 27 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
No. 28 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
No. 28 / 2021 Lampiran
No. 29 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
No. 30 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
No. 31 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
No. 32 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
No. 33 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
No. 34 / 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
No. 35 / 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
No. 36 / 2021 Pengupahan
No. 37 / 2021 Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
No. 38 / 2021 Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh
No. 39 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
No. 40 / 2021 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
No. 41 / 2021 Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
No. 41 / 2021 Lampiran
No. 42 / 2021 Kemudahan Proyek Strategis Nasional
No. 43 / 2021 Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
No. 44 / 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
No. 45 / 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial
No. 46 / 2021 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
No. 47 / 2021 Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
No. 47 / 2021 Lampiran
No. 48 / 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
No. 49 / 2021 Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
Nomor Peraturan Presiden tentang
No. 9 / 2021 Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
No. 10 / 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal
No. 10 / 2021 Lamp. 01: Daftar Bidang Usaha Prioritas
No. 10 / 2021 Lamp. 02: Daftar Bidang yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
No. 10 / 2021 Lamp. 03: Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu
No. 11 / 2021 Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
No. 12 / 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar lengkap undang-undang yang telah diubah atau dicabut sebagai hasil dari pengesahan Undang Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

Law Number Judul Undang-Undang
2020 11 Cipta Kerja (omnibus)
2020 03 Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan)
2019 17 Sumber Daya Air
2019 11 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2019 08 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
2017 18 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2017 06 Arsitek
2017 02 Jasa Konstruksi
2016 20 Merek dan Indikasi Geografis
2016 13 Paten
2016 07 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
2015 09 Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua)
2015 02 Pemerintahan Daerah (Penetapan Perpu)
2014 41 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perubahan)
2014 39 Perkebunan
2014 33 Jaminan Produk Halal
2014 32 Kelautan
2014 30 Administrasi Pemerintahan
2014 23 Pemerintahan Daerah
2014 21 Panas Bumi
2014 07 Perdagangan
2014 06 Desa
2014 03 Perindustrian
2014 01 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perubahan)
2013 19 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2013 18 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2012 18 Pangan
2012 16 Industri Pertahanan
2012 02 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2011 24 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2011 20 Rumah Susun
2011 06 Keimmigrasian
2011 04 Informasi Geospasial
2011 01 Perumahan dan Kawasan Permukiman
2010 13 Hortikultura
2009 45 Perikanan (Perubahan)
2009 44 Rumah Sakit
2009 42 Pajak Pertambahan Nilai dll (Perubahan 3)
2009 41 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2009 39 Kawasan Ekonomi Khusus
2009 38 Pos
2009 36 Kesehatan
2009 35 Narkotika
2009 33 Perfilman
2009 32 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2009 30 Ketenagalistrikan
2009 28 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2009 18 Peternakan dan Kesehatan Hewan
2009 16 Perpu ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2009 10 Kepariwisataan
2009 04 Pertambangan Mineral dan Batubara
2009 01 Penerbangan
2008 36 Pajak Penghasilan (Perubahan 4)
2008 20 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2008 17 Pelayaran
2008  21 Perbankan Syariah
2007 44 Penetapan Perpu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2007 40 Perseroan Terbatas
2007 27 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2007 26 Penataan Ruang
2007 25 Penanaman Modal
2007 23 Perkeretaapian
2004 40 Sistem Jaminan Sosial Nasional
2004 38 Jalan
2004 31 Perikanan
2004 19 Kehutanan (Perubahan)
2003 19 Badan Usaha Milik Negara
2003 13 Ketenagakerjaan
2002 32 Penyiaran
2002 28 Bangunan Gedung
2002 02 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2001 22 Minyak dan Gas Bumi
2000 37 Penetapan Perpu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
2000 36 Penetapan Perpu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2000 29 Perlindungan Varietas Tanaman
2000 02 Perpu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
2000 01 Perpu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
1999 41 Kehutanan
1999 36 Telekomunikasi
1999 05 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
1998 10 Perbankan (Perubahan)
1997 10 Ketenaganukliran
1997 05 Psikotropika
1992 25 Perkoperasian
1992 12 Sistem Budidaya Tanaman
1992 07 Perbankan
1983 08 Pajak Pertambahan Nilai dll
1983 07 Pajak Penghasilan
1983 06 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
1982 03 Wajib Daftar Perusahaan
1981 02 Metrologi Legal
1926 226 Gangguan